^Back To Top


DPD PERPAMSI PROVINSI JAMBI BEKERJA SAMA DENGAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAMBI MENYELENGGARAKAN KEGIATAN WORKSHOP DASAR-DASAR AKUNTANSI & AUDITING
PDAM SE-PROVINSI JAMBI
TANGGAL 16 Maret - 19 Maret 2009
 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan publik yang berfungsi dan tugas pokok untuk memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.  Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka PDAM harus dapat dikelola dengan baik atau Good Corparate Governance (GCG), dan hal ini tercermin dari tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
 
 
 
Untuk dapat menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, maka diperlukan SDM yang mampu dan handal. Guna merealisasikan maksud tersebut, maka DPD Perpamsi Provinsi Jambi bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan  Workshop yang bertema ”Dasar-dasar Akuntansi dan Auditing”, dan dengan diadakannya kegiatan workshop ini diharapkan seluruh PDAM di Provinsi Jambi mampu menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
 
 
Kegiatan Workshop ini dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 bertempat di Aula Batanghari PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan diikuti oleh seluruh PDAM se-Provinsi Jambi, diantaranya PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, PDAM Tirta Buana Kabupaten Merangin, PDAM Pancuran Telago Kabupaten Muaro Bungo, PDAM Tirta Sako Betuah Kabupaten Sarolangun, PDAM Tirta Muaro Tebo, PDAM Tirta Batanghari, PDAM Tirta Muaro Jambi  dan PDAM Tirta Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat.
 
Dalam acara pembukaan kegiatan workshop ini juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP Perpamsi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala Bidang Akuntan Negara, Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan seluruh Direktur PDAM Se-Provinsi Jambi, serta mitra kerja PDAM yaitu Dapenma PAMSI, PT. Jasari dan PT. Tyco.
 
Dalam acara pembukaan workshop ini, diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Drs. Mashudi selaku Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa “Penyelenggaraan Workshop Dasar-dasar Akuntansi dan Auditing PDAM Se-Provinsi Jambi merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja Daerah Tahun 2009 DPD Perpamsi Provinsi Jambi mengangkat isu nasional, antara lain:
 
  • Bagaimana strategi untuk merealisasikan kontribusi atas dukungan pencapaian 10 juta sambungan baru air minum khususnya PDAM di Provinsi Jambi.
  • Dibangunnya komitmen PDAM Se-Propinsi Jambi memiliki Business Plan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
  • Mengkomunikasi kembali kepada Pemerintah Daerah untuk pemahaman atas PP No 16 Tahun 2005 dimana tanggung jawab penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Mengantisipasi ketersediaan air baku, baik dari pertimbangan kuantitas maupun dampak kualitas khususnya Sungai Batanghari.
 
Disamping itu, kondisi PDAM yang ada di Jambi relatif masih belum terpenuhi secara akuntansi dalam proses pencatatan dan pelaporan dengan baik dan benar. Atas beberapa pertimbangan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan workshop dasar-dasar akuntansi dan auditing dengan harapan tenaga/ pelaksana administrasi akuntansi perusahaan dapat merealisasikannya dengan tidak terjadi kesalahan yang berdampak negatif terhadap perusahaan”.
 
Selanjutnya sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntan Negara Bapak Tanusi, SE.,MM, bahwa ”Kerjasama DPD Perpamsi Provinsi Jambi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi merupakan suatu langkah yang sangat positif dan kami menyambut baik untuk memberikan proses pembelajaran yang bersifat pembinaan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa PDAM yang ada di Jambi masih memerlukan bimbingan dan pembelajaran yang sangat mendasar terhadap proses pencatatan sampai dengan pelaporan secara baik dan benar. Untuk itu diharapkan kerjasama pelatihan pengembangan sumber daya manusia PDAM perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen PDAM.”
 
Dalam kesempatan ini  pula, Bapak Ir. H. Achmad Maju Kodri selaku Ketua Umum DPP Perpamsi dalam sambutannya dan sekaligus membuka acara workshop ini mengatakan bahwa kerjasama workshop BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan DPD Perpamsi Provinsi Jambi merupakan kepedulian DPD Perpamsi Provinsi Jambi dalam menindaklanjuti kerjasama program DPP Perpamsi Pusat dengan BPKP Pusat. Kegiatan semacam ini adalah langkah baru dan sangat baik untuk dijadikan ukuran bagi PDAM di Indonesia khususnya dalam membangun kemitraan dengan BPKP dalam proses pembelajaran akuntansi dan auditing. Saat ini PDAM di Indonesia memikul beban yang cukup berat dengan mengelarkan isu Nasional yang disampaikan oleh Ketua DPD Perpamsi Provinsi Jambi dan diharapkan kepada PDAM melihat program pemerintah tersebut dijadikan tantangan dan harapan baru untuk membangun PDAM agar lebih baik dalam menyikapi tuntutan pelayanan. Dalam kurun waktu relatif singkat kita (DPP Perpamsi) telah cukup banyak berbuat dengan mendesak pemerintah pusat melahirkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor: 120/PMK.05/2008, dukungan percepatan cakupan pelayanan dengan kebijakan 10 juta sambungan baru dan surat edaran untuk dukungan pemerintah daerah atas PAD (Pendapatan Asli Daerah) dsb. Namun demikian persoalan PDAM masih bergulir persoalan keterbatasan keuangan dan sumber daya manusia.

Adapun materi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini, meliputi: Peran Internal Audit,  Dasar–Dasar Akuntansi, Dasar–Dasar Auditing, dan Audit Kinerja.
 
        
 
     

Pelaksanaan kegiatan workshop yang telah berlangsung selama 3 (tiga) hari akhirnya ditutup oleh Bapak Ketua DPD Perpamsi Jambi yang juga dihadiri oleh Bapak Joko Parmanto (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi) yang pada kesempatan ini beliau mengatakan bahwa ”Dengan diselenggarakannya kerjasama antara BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan DPD Perpamsi Propinsi Jambi merupakan suatu terobosan yang sangat baik untuk menjawab persoalan yang dihadapi banyak perusahaan.” 
 
Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa ”Keberadaan BPKP saat ini dapat dijadikan mitra kerja PDAM dan jangan ada kesan yang menakutkan untuk menjalin komunikasi dalam menghadapi permasalahan PDAM dan untuk itu dipersilahkan manajemen PDAM membangun kemitraan dengan mengadakan konsultansi, diskusi serta BPKP siap untuk mendampingi macam persoalan yang dihadapi khususnya administrasi keuangan PDAM maupun penyelesaian peselisihan antar PDAM yang menyangkut wilayah pelayanan.”***